|
Selamat Datang, Register | Login
Home » Wacana » Membermaknakan Kurikulum 2013

Membermaknakan Kurikulum 2013

Rabu, 17 April 2013 11:50:04  •  Oleh : redaksi  •    Dibaca : 553

Hasnan Bachtiar

Dosen dan Peneliti Filsafat

di Pusat Studi Islam dan Filsafat UMM

 

Banyak kritik terlontar secara filosofis terhadap Kurikulum 2013 milik pemerintah. Utamanya, menyangkut superioritas kendali kebijakan pendidikan, melalui struktur kuasa yang mendominasi masyarakat pendidik secara umum. Kendati demikian, tidak mustahil untuk menegosiasikan keberlakuan kurikulum ini. Khususnya, menyangkut aspek substantif cita-cita pendidikan nasional ke depan.

Secara substansial, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Moh. Nuh, menegaskan bahwa, melalui kurikulum baru, telah ada perubahan yang signifikan dalam aspek metodologis. Pendidikan yang awalnya bersifat spesialisasi, dirombak menuju ke arah pendidikan yang terintegrasi. Menurut hematnya, upaya ini bukan sama sekali hendak menjauhkan diri dari visi mencerdaskan kehidupan bangsa. Malahan, berkeinginan untuk menghapus kesenjangan antara teori dan praktik pengetahuan. Misalnya saja, antara etika abstrak dan implementasinya oleh “masyarakat terdidik”. Nilai moral yang baik, harus terwujud secara riil di tengah-tengah kehidupan yang paling kongkrit.

Dapat ditangkap bahwa titik tolak seluruh tujuan pendidikan “kini” adalah untuk melayani kemanusiaan. Maka, hal yang berperan penting dalam menghapus kesenjangan teori dan praktik pengetahuan, harus berbasis manusia. Dengan kata lain, terdapat transformasi paradigma, dari yang pada mulanya bersifat idealistis, menjadi antropologis. Seluruh dimensi pendidikan diupayakan “oleh dan untuk” kemaslahatan manusia itu sendiri.

Namun sesungguhnya, perubahan paradigma ini memiliki kompleksitas lain. Misalnya saja, kondisi kemanusiaan kini, semakin mengalami degradasi. Kemiskinan dan kebodohan massal, masih menjadi masalah sentral kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara lebih jauh, ketimpangan sosial antara si kaya dan si miskin, dan eksploitasi sosial-ekonomi oleh pemilik modal, benar-benar tidak mendapatkan perhatian yang serius. Padahal, segala alur kehidupan sosial, bersumber dan bermuara pada modal ekonomi.

Ada kasus-kasus yang tidak mungkin tertutup untuk dipertimbangkan. Misalnya, beberapa remaja yang bunuh diri hanya karena belum membayar uang sekolah. Dalam kesempatan lain, karena desakan ekonomi, seorang ibu memutuskan meminum racun bersama anak-anaknya. Belum lagi membicarakan anak-anak yang putus sekolah, berkeliaran di jalanan dan mengemis. Secara simplistis memang tampak seperti tidak ada kaitannya dengan sistem pendidikan. Namun secara integral, kiranya pemerintah perlu mempertimbangkan ulang persoalan ini.

 

Negosiasi

Sesungguhnya, hal yang mendesak untuk ditanyakan adalah, “Apa relevansi Kurikulum 2013 dengan kenyataan sosial yang menyayat perasaan bangsa ini? Apakah kemanusiaan tetap menjadi titik tumpu yang mendasar, ataukah pemerintah sekedar menerapkan kebijakan yang represif? Dengan demikian, adakah gunanya menjadi warga negara, bila hak-hak yang paling asasi tidak menjadi prioritas program-program pemerintah?

Itulah mengapa sangat penting memikirkan kondisi kemanusiaan yang paling manusiawi bagi para agensi pendidikan. Kondisi ekonomi guru, peserta didik dan seluruh subyek yang terlibat, harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum penerapan kurikulum baru ditekankan kepada mereka. Ini adalah konsekuensi dari struktur kuasa yang sifatnya top-down, yang tidak boleh diabaikan begitu saja.

Kurikulum 2013 yang menekankan “kerja” kreativitas pendidik, semestinya memberikan jaminan yang paling manusiawi, termasuk menyangkut segala hajat hidup materiilnya. Baik di kota-kota maupun di desa-desa, tingkat kemampuan ekonomi para pendidik bisa dikatakan masih di bawah kelayakan. Pada akhirnya, sungguh terkesan memaksakan diri, bila hendak menyejahterakan rakyat melalui pendidikan, sementara pemerintah berlepas tangan terhadap para aktor-aktor kesejahteraan tersebut.

Tentu saja argumentasi ini bukan bermaksud mengecilkan peran penting gagasan progresif pemerintah. Namun, kiranya hak-hak yang paling asasi bagi subyek-subyek pelaksana pendidikan, menjadi basis yang fundamental harus dipertimbangkan secara sungguh oleh pemerintah, demi tercapainya cita-cita pendidikan bangsa jauh ke depan. Makna “integral” pendidikan bangsa, tidak boleh dibatasi hanya sebagai aspek pendidikan belaka, lebih dari itu, harus pula mempertimbangkan aspek sosial ekonomi rakyat.

Paling tidak, ada tiga rekomendasi di mana makna “integral” sebagai fondasi filosofis “Kurikulum 2013” menempati posisi yang sebenarnya. Pertama, sebelum memberikan banyak tugas kepada para pihak, pemerintah diharapkan terlebih dahulu menjalankan program yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial; Kedua, pemerintah harus menjunjung tinggi segala perundangan yang menjamin keberlangsungan hak-hak kemanusiaan yang paling asasi, khususnya menyangkut kesejahteraan sosial; Ketiga, pemerintah harus menjamin keseluruhan program ini akan berhasil, dengan melibatkan banyak pihak secara transparan, akuntabel dan keberlanjutan.

Sebagai penutup dari tulisan ini, sesungguhnya, paradigma antropologi dalam dunia pendidikan tidak lain adalah untuk kesejahteraan rakyat. Karena itu, semoga negosiasi dan rekomendasi ini diapresiasi dengan baik oleh para pihak yang memiliki kepentingan, khususnya para pemilik kebijakan pendidikan. Bila kesejahteraan bersanding dengan pembangunan pendidikan, maka tentu masa depan generasi bangsa, bisa diraih dengan baik.(*)

Baca "Wacana" Lainnya

Komentar Anda